SBNP

Instalasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

TELKOMPEL

Instalasi Telekomunikasi Pelayaran

BENGKEL

Instalasi Bengkel Kenavigasian

PENGLA

Instalasi Pengamatan Laut

KAPAL NEGARA

Instalasi Kapal Negara Kenavigasian

Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa adalah Lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan pelayaran

Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa beserta jajaran berkomitmen membangun Zona Integritas Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

VISI

Terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia.

MISI

  1. Mewujudkan ruang perairan dan alur pelayaran yang aman, selamat dan lancar bagi lalulintas pelayaran;
  2. Mewujudkan keandalan dan kecukupan sarana prasarana kenavigasian;
  3. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki wawasan kebangsaan dan integritas yang tinggi;
  4. Meningkatkan pelayanan kenavigasian melalui pengembangan manajemen, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.

Wilayah kerja Distrik navigasi kelas II benoa mencakup perairan provinsi Bali dan provinsi NTB, yang mengharuskan distrik navigasi kelas II benoa memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dalam upaya menjamin keselamatan pelayaran.

TUGAS DAN FUNGSI DISTRIK NAVIGASI KELAS II BENOA

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Km 30 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Distrik Navigasi

TUGAS

Distrik Navigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survei hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

FUNGSI

  • Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut dan Survey Hidrografi serta Pemantauan Alur dan Perlintasan;
  • Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut dan Survey Hidrografi, serta Pemantauan Alur dan Perlintasan;
  • Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, dan Fasilitas Pangkalan serta Bengkel;
  • Pelaksanaan Pengamatan Laut dan Survey Hidrografi, serta Pemantauan Alur dan Perlintasan;
  • Pelaksanaan urusan logistik;
  • Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi, serta Pemantauan Alur dan Perlintasan;
  • Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.